Bung Kecil yang Bervisi Besar

Sutan Sjahrir

Padang Panjang, 36 tahun sebelum Indonesia lepas dari cengkeraman penjajah, lahirlah seorang calon pahlawan revolusi Indonesia, sang penentang ketidakadilan dan kekerasan. 5 Maret, tanggal lahir sang perdana menteri pertama Indonesia, Sutan Sjahrir.  Ia mengenyam sekolah dasar dan sekolah menengah terbaik di Medan, sehingga mendapat akses lebih buku dan novel terbitan Belanda. Pegiat pendidikan perempuan Sumatra Barat, Rohana Kudus, adalah saudara seayahnya.

Sutan Sjahrir yang beranjak remaja gemar tampil di depan orang banyak. Saat menempuh pendidikan lanjutan atas, ia mengikuti perkumpulan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Dalam pentas-pentasnya tersebut, ia dapat menghasilkan uang yang kelak dipakainya untuk membangun Tjahja Volksuniversiteit, sebuah universitas untuk orang-orang tidak mampu, manifestasinya sebagai kepedulian terhadap ketidakberdayaan masyarakat proletar. Sutan Sjahrir  yang memiliki jiwa sosial yang tinggi menaruh ketertarikan yang besar terhadap ideologi-ideologi kiri seperti sosialisme dan demokrasi.

Sutan Sjahrir muda melanjutkan jenjang pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Pertemuannya dengan mahasiswa dunia yang memiliki kultur dan cara hidup yang berbeda membuatnya membuka mata dan pikiran lebar. Kepiawaiannya dalam bersosialisasi membuatnya melatih sedikit demi sedikit kemampuan diplomasi dan komunikasi yang kelak akan sangat dibutuhkan bangsa. Karena besarnya arus informasi yang didapat di Belanda, tanpa adanya halangan dan larangan dari pemerintah Belanda itu sendiri, Sjahrir mendulang banyak pengetahuan mengenai ideologi-ideologi yang belum pernah ia dengar sebelumnya, tetapi selaras dan sesuai dengan falsafah hidupnya. Walaupun ia memiliki ketertarikan yang dominan terhadap sosialisme, terutama sosialis demokratis, ia tidak tertarik sedikitpun kepada ideologi komunisme yang menurutnya sebagai cikal bakal dari fasisme. Di Belanda, ia menjalani keanggotaan Perhimpunan Indonesia, sebuah perkumpulan intelektual pemuda dan mahasiswa Indonesia yang memimpikan kemandirian dan keberdayaan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Di Indonesia, ia menjadi salah satu penggagas perkumpulan pemuda nasionalis Jong Indonesie yang nantinya berubah menjadi Pemuda Indonesia.

Kembali ke Indonesia yang masih berada dalam kungkungan Belanda tidak menyurutkan langkahnya menghimpun kekuatan pemberontakan. Bersama PNI Baru, ia memelopori gerakan-gerakan semi-revolusioner yang menurut pemerintah Belanda membahayakan kepentingan mereka. Keberpihakannya terhadap kaum buruh ditunjukkan dengan tulisan-tulisannya di Daulat Rakjat, majalah yang dimotori oleh PNI Baru.  Ia berpendapat bahwa konflik antar kelas tidak membuat kapitalisme runtuh, tetapi kapitalisme akan mengadopsi kepentingan buruh. Oleh karenanya, perjuangan buruh harus melalui cara yang demokratis, tidak perlu dicapai dengan cara revolusi atau ekonomi komando ala lenin-stalin. Selain itu, totalisme kanan yang cenderung fasis juga harus dilawan. Karena gerakan-gerakannya di PNI Baru yang dikhawatirkan pemerintah Belanda akan memicu peristiwa revolusioner, ia diasingkan ke Boven-Digoel selama setahun dan dipindahkan ke Banda Neira bersama Hatta dan pejabat PNI Baru lainnya. Ia mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948 sekaligus mengetuainya.

Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, "Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan."  Dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita." 

 

Pada masa pendudukan Jepang, berbeda dengan Soekarno dan Hatta, Syahrir yakin Jepang akan kalah melawan sekutu sehingga sedari awal ia sudah membangun pergerakan bawah tanah anti-fasis yang akan menggulingkan pendudukan Jepang.  Syahrir, bersama pemuda yang lain, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan dari tangan Jepang, untuk menghindari anggapan kemerdekaan Indonesia hasil dari pemberian Jepang.

 

Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Syahrir yang menjabat Perdana Menteri dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli. Syahrir melihat ketidakadilan dalam kolonialisme Belanda, tapi lebih mementingkan pengertian daripada mengembangkan rasa benci terhadap bangsa Belanda dan dunia Barat. Syahrir menempuh cara diplomasi dalam menghadapi Belanda untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan internasional, terutama pihak Barat, kepada RI. Jika Bung Karno dicap kolaborator Jepang, oleh musuhnya Syahrir dicap lembek terhadap Belanda. 

Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI.

Kepiawaiannya dalam hubungan internasional mengantarkannya menjadi Duta Besar Keliling Indonesia dan menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai forum-forum internasional. Ia juga mengusulkan dibentuknya perwakilan Indonesia dalam bentuk Kedutaan Besar di luar negeri dan PBB. Sistem multipartai dan politik bebas aktif yang dianut bangsa Indonesia juga merupakan buah pikirannya.

M. Chatib Basri menyatakan :” SUTAN Sjahrir seperti sebuah kekecualian bagi zamannya. Mungkin ia terlalu di depan bagi masanya. Ketika nasionalisme adalah tungku yang memanggang anak-anak muda dalam elan kemerdekaan, Sjahrir justru datang dengan sesuatu yang mendinginkan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan nasional tidak final. Tujuan akhir dari perjuangan politiknya adalah terbukanya ruang bagi rakyat untuk merealisasi dirinya, untuk memunculkan bakatnya dalam kebebasan, tanpa halangan. Bagi Sjahrir, kemerdekaan adalah sebuah jalan menuju cita-cita itu. Itu sebabnya Sjahrir menganggap nasionalisme harus tunduk kepada kepentingan demokrasi.”

Sutan Sjahrir menjadi tawanan politik karena perseteruannya dengan Soekarno. Karena penyakit, ia menjalani pengobatan di Zurich, Swiss dan meninggal disana pada tanggal 9 April 1966. Walaupun meninggal sebagai tahanan politik, ia tetap dipulangkan sebagai pahlawan dan dimakamkan di TMP Kalibata.

Sumber:

Anwar, Rosihan; Sutan Sjahrir: Demokrat Sejati, Pejuang Kemanusiaan 1906-1966

Sinarharapan.co

Serbasejarah.wordpress.com

G30S/PKI

Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan Partai Komunis terbesar ketiga pasca Perang Dunia ke II, setelah Partai Komunis yang ada di Uni Soviet (sekarang Rusia) dan Tiongkok. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika pengaruhnya lumayan luas dan kuat di dalam pemerintahan Indonesia pasca PD II. PKI mempunyai banyak cabang-cabang organisasi dengan spesialisasi tertentu, seperti Gerwani untuk perkumpulan wanita, dan Barisan Tani Indonesia untuk golongan petani. Bisa dibilang, PKI merupakan perpajangan tangan Soekarno dengan dukungan penuhnya bagi setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Soekarno. Sistem pemerintahan “Demokrasi Terpimpin”-nya, bahkan mempunyai konsepsi menyatukan tiga kekuatan ideologi yang sama-sama kuat pada saat itu, yaitu NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis).

Pada kunjungan Menteri Luar Negeri Subandrio ke Tiongkok, Perdana menteri saat itu, Zhou Enlai, menawarkan sekitar seratus ribu senjata api atas dukungannya dalam perkembangan paham komunis di Indonesia.  Akibatnya, muncullah ide dari Soekarno atas pengaruh PKI untuk mendirikan Angkatan bersenjata ke 5, yaitu beranggotakan buruh dan tani (sebagai simbol utama Komunisme). Tetapi tentu saja ini merupakan ide yang tak masuk akal, mengetahui bahwa besarnya tanggung jawab kepenggunaan senjata api, serta minimnya pelatihan bagi buruh dan tani untuk menggunakan senjata. Akhirnya, berkat petinggi Angkatan Darat, Ahmad Yani, ide ini pun meredup seiring bergulirnya waktu.

Karena pengaruh PKI yang benar-benar mengutamakan peran petani dan buruh sebagai pondasi negara, muncul bentrokan-bentrokan yang digagas oleh para petani berkat provokasi dari PKI, yang menyatakan bahwa petani berhak memiliki semua tanah siapapun, karena semua tanah adalah milik kepentingan bersama.

Pada permulaan 1965, PKI mulai benar-benar masuk dalam sistem kepemerintahan, bersanding dengan para jenderal Angakatan Darat yang menduduki jabatan-jabatan setingkat menteri. Dalam pengaruhnya di kabinet, orang-orang PKI menyebarkan ilusi berbahaya mengenai revolusi bersenjata dengan membentuk rezim militer yang mencakup Angkatan ke-5.

Sejak tahun 1964, isu sakitya Soekarno benar-benar merebak di seantero negeri. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk mengenai penggantian Soekarno sebagai presiden RI. Ada dua kubu dalam pemerintahan yang benar-benar memanfaatkan dan merencanakan hal ini, yaitu PKI dan Angkatan Darat.

Beberapa faktor memicu Gerakan 30 September/PKI ini. Diantaranya adalah isu Ganyang Malaysia sebagai protes Soekarno atas pembentukan negara Federasi Malaysia sebagai bentuk kolonialisme baru di Nusantara. Soekarno meminta Angkatan Darat untuk memerangi Malaysia, tetapi karena sikap pesimistis dari petinggi-petinggi Angkatan Darat karena Malaysia dilindungi oleh Inggris, sehingga Angkatan Darat melakukan perang gerilya di perbatasan Kalimantan dengan setengah hati yang mengakibatkan kekalahan. Hal ini dimanfaatkan oleh PKI yang memiliki jaringan luas di dunia internasional, untuk menjadi pendukung utama gerakan Ganyang Malaysia. Padahal pada masa itu, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah buruk, rakyat kelaparan tetapi Soekarno masih memberikan anggaran yang sangat besar untuk Angkatan Darat memerangi Malaysia, sehingga dukungan rakyat kepada Soekarno pun berkurang seiring dengan ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan “Ganyang Malaysia” yang digulirkan oleh Soekarno. Hal ini juga yang memicu kebencian dan stigma negatif masyarakat terhadap orang-orang PKI.

Kronologis

Pada 1 Oktober 1965,  enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya yag terkait dibunuh dalam usaha menghentikan isu kudeta PKI, yang diduga didalangi oleh Letkol. Untung, pimpinan Cakrabirawa/pengawal istana, karena bergulirnya kabar burung pennggulingan tampuk kekuasaan Soekarno yang akan dikomandoi oleh Angkatan Darat. Panglima Komando Angkatan Darat saat itu, Mayjen. Soeharto melancarkan serangan pembalasan menumpas gerakan PKI dan orang-orang yang terlibat didalamnya. Bisa dibilang, ini merupakan kejahatan kemanusiaan terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia yang dilakukan oleh sesama warga negara.

Korban-korban yang dibunuh oleh pihak PKI adalah:

·         Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)

·         Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)

·         Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)

·         Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)

·         Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)

·         Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)

Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

·         Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)

·         Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

·         Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Dampak

Akibat dari penyerangan PKI atas jenderal-jenderal Angkatan Darat, PKI dapat menguasai RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi (Telkom) yang berlokasi di JaLan Medan Merdeka Selatan, yang saat itu merupakan dua pusat komunikasi yang vital bagi negara. Dua tempat tersebut dimaksudkan sebagai pusat PKI untuk menyebarkan pengumuman terkait Gerakan 30 September dan sebagai alat propaganda mereka.

Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. 

Dalam usaha penangkapan oknum-oknum PKI terkait pemberontakan, pemerintah sangat mengusahakan agar tidak terjadi kerenggangan hubungan dengan dunia internasional, terkhusus negara-negara yang menganut paham komunis. Pada Konferensi Tiga Benua di Havana, Kuba, perwakilan dari negara-negara komunis menyatakan komitmennya untuk menghindari pengutukan dan ikut campur secara langsung dalam konflik internal Indonesia. 

Karena pengaruh pemberontakan PKI yang masif, dimana oknum-oknum PKI sebelumnya mengadakan pemberontakan disertai pembunuhan jenderal serta rakyat sipil di daerah-daerah, serta propaganda pemerintah dalam penumpasan PKI, rakyat yang sebelumnya takut dan dendam dengan PKI karena pengaruhnya yang besar dalam pemerintahan, karena hasutan TNI AD setelah jatuhnya kekuasaan PKI di Indonesia, mengadakan operasi besar-besaran penangkapan dan penginterogasian orang-orang terkait PKI. Kebanyakan anggota dan simpatisan PKI, yang berkaitan langsung dengan pemberontakan ataupun tidak, disiksa dan dibunuh di kamp-kamp tahanan di beberapa daerah. Pembunuhan ini disertai hasutan yang besar dari TNI AD kepada ormas-ormas sayap kanan, sehingga korban yang timbul semakin banyak. Mayat-mayat dibuang di sungai-sungai kecil, sehingga sungai penuh dengan darah dan timbul masalah sanitasi serta pencemaran udara dengan bau mayat. Ironis karena korban yang ditimbulkan oleh PKI benar-benar “tidak seimbang” dengan korban dari pihak PKI sendiri, sehingga timbullah anomali siapa sebenarnya penjahat kemanusiaan yang sesungguhnya.

Pada tanggal Sebelas Maret 1966, dalam dokumen Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang sampai saat ini masih kontroversial mengenai keabsahannya karena teks aslinya yang tak jelas keberadaannya, Soekarno memberikan kekuasaan tak terbatas kepada Soeharto untuk menggantikannya serta membuat situasi di Indonesia kondusif kembali. Setelah penyerahan kekuasaan tersebut, Soeharto memanfaatkan kekuasaan tak terbatasnya dengan pembatasan gerakan PKI dan memburu Aidit yang lantas diperintahkan untuk dibunuh oleh TNI AD.

Karena kondisi negara Indonesia yang hancur, ekonomi buruk disertai defisit anggaran, pada Pertemuan Jenwa di Swiss, yang dihadiri perusahaan-perusahaan multinasional serta perwakilan negara seluruh dunia, Indonesia benar-benar membuka dirinya untuk kebijakan ekonomi pro-liberal dengan menawarkan buruh yang melimpah, sumber daya alam dan pasar yang besar. Jadilah, sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia benar-benar dibagi-bagikan kepada perusahaan asing untuk dikelola, seperti Freeport di Papua Barat, Caltex di Riau, seta Mobil Oil di Kepulauan Riau. Hutan-hutan tropis pun dibabat habis untuk kepentingan industri.  

Kesimpulan

Sedikitnya literatur yang menyajikan informasi seimbang mengenai peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965, yang dipopulerkan oleh Soeharto sebagai G30S/PKI, cukup menyulitkan penulis untuk menyajikan artikel yang bersifat netral. Tetapi, pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah untuk memaksakan ideologi yang dianut terhadap sistem kenegaraan tentu saja juga tidak dapat dibenarkan. Sejarah mencatat, mayoritas kehancuran-kehancuran yang dialami oleh sebagian besar negara di seluruh dunia, yang memakan korban sangat banyak, didominasi oleh perseturuan ideologi dan keinginan untuk berkuasa. Rakyat biasa, yang bisa dibilang “bawahan” pihak-pihak yang berseturu, yang dimanfaatkan jumlahnya untuk kepentingan politik penguasa, terkena dampak paling besar. Contoh yang paling nyata pasa masa sekarang adalah konflik perang saudara di Suriah akibat terbenturnya kepentingan-kepentingan antar-golongan yang berkonfrontasi, yang menganut paham-paham berbeda. NIIS dengan ideologi khilafahnya, pemerintahan otoriter Bashar al-Assad yang didukung oleh Rusia dan Iran, pemberontakan pasukan Kurdi, serta golongan-golongan menengah yang memiliki kekuatan yang seimbang pula, disertai masuknya “kekuatan-kekuatan” asing baru karena banyaknya kepentingan di Suriah, menyebabkan semakin rumitnya situasi di Suriah. Orang-orang lemah dan anak-anak kecil mendapatkan dampak yang paling parah. Arus pengungsi besar-besaran menuju Eropa tak dapat dibendung. Ini menunjukkan, ideologi tidak menjamin selalu menjamin kesejahteraan kehidupan dan penghidupan manusia di dunia. Maka nilai-nilai kemanusiaan yang selaras dengan alam serta lingkungan seharusnya menjadi nilai tertinggi yang dianut seluruh manusia di muka bumi. 

Keuntungan dan Kerugian Usaha-Usaha Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia

Dampak perundingan Renville bagi Indonesia dan Belanda            
Dampak Perjanjian Renville bagi Indonesia  :
·         Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya RIS melalui masa peralihan
·         Indonesia kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Mook terpaksa harus diambil Belanda
·         Pihak RI harus mengambil pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya            masuk ke daerah RI
·         Wilayah RI makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan Belanda
·         Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan pemimpin RI yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin                karena dianggap menjual negara ke Belanda
·         Perekonomian Indinesia diblokade oleh Belanda
Dampak bagi Belanda adalah  :
·         Berdaulat penuh atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk
·         Wilayah yang dikuasai Belanda pada Agresi Militer I menjadi wilayah penduduk Belanda. 

KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)

Dampak positif KMB bagi Indonesia :

• Berhentinya perang antara belanda dan Indonesia 
• Diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh belanda
• Penarikan mundur tentara - tentara Belanda di wilayah Indonesia

Dampak negatif KMB bagi Indonesia :

• Tertundanya penyelesaian masalah Irian Barat
• Hutang Belanda pada 1942 sampai disepakatinya RIS akan ditangung RIS
• Indonesia menjadi negara bagian RIS di mana menjadi bawahan dari pemerintahan Belanda

Abdulkadir Wijoyoatmojo

Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo (lahir di Salatiga, 18 Desember 1904 – meninggal di Den Haag, Belanda, 24 Desember 1992 pada umur 88 tahun) adalah seorang Belanda-Indonesia dari Jawa, tentara dan diplomat.

Dia menghadiri sekolah Belanda dan mengikuti pelatihan Indologis di Universitas Leiden di bawah Christiaan Snouck Hurgronje yang merekomendasikan dia kepada Dewan Homegrown. Di sana ia bekerja sebagai administrator. 

Akhir 1947, dia bertindak Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dia adalah utusan delegasi Belanda yang dipimpin oleh PBB menegosiasikan kemerdekaan Indonesia.

Dalam perundingan Renville, Abdulkadir adalah utusan delegasi dari pihak Belanda. Abdulkadir yang menandatangani perjanjian ini mewakili pihak Belanda. Alasannya, Abdulkadir memiliki hubungan emosional yang lebih kuat dengan Belanda daripada Indonesia, karena orangtuanya yang orang Belanda dan semenjak kecil menempuh pendidikan di Belanda. Selain itu, pihak Belanda juga hendak menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih berada di bawah kendali Belanda disamping juga membingungkan rakyat Indonesia terhadap konsep lawan-kawan.

Perlu diketahui bahwa meskipun Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, namun sampai beberapa tahun berikutnya tidak semua tokoh-tokoh politik dan masyarakat mendukung eksistensi RI. Tak jarang yang memihak Belanda dan membentuk negara-negara kecil/boneka, baik di Jawa [seperti Negara Pasundan dan Negara Jawa Timur] maupun di luar Jawa [seperti Negara Sumatra Timur dan NIT].

Setelah kemerdekaan Indonesia, ia terus tinggal di Belanda. Dia diperlakukan seperti paria dan beremigrasi ke Belanda tahun 1951. Dia meninggal pada tahun 1992 di Den Haag dan kemudian dimakamkan di makam keluarga di Karanganyar.

Widjojoatmodjo adalah Knight di Orde Singa Belanda dan Orde Gajah Putih.

Tokoh Indonesia yang dijadikan Nama Jalan di Luar Negeri

1) Jalan Soekarno

• Maroko (Rue Soukarno) diberikan oleh raja Maroko Muhammad V atas penghargaan kitab-kitab karya ulama Maroko sebagai bahan rujukan wajib di pesantren-pesantren di Indonesia dan juga kekaguman raja atas peran besar Sukarno dalam dunia internasional. Jalan ini diresmikan pada tanggal 2 Mei 1960
  
• Mesir (Ahmed Sokarno St) diberikan presiden Mesir Gamal Abdul Nasser akibat hubungan baik yang dijalin oleh Sukarno dan Gamal Abdul Nasser. Penambahan nama Ahmed dilakukan oleh mahasiswa Indonesia di Mesir sebagai penegasan identitas muslim Sukarno
  

2) R.A. Kartini

• Belanda (R.A. Kartinistraat) terdapat 3 lokasi, yaitu di Amsterdam, Utrech dan Haarlem. Penganugerahan nama jalan ini sebagai penghormatan pemerintah Belanda atas kontribusi Kartini terhadap perjuangan hak-hak wanita.

3) Muhammad Hatta

• Belanda (Mohammed Hattastraat) ditetapkan sebagai nama jalan di Haarlem, di sebuah perumahan bernama Zuiderpoider karena adanya kedekatan historis Belanda dengan Hatta secara pribadi, disebabkan karena Hatta pernah bersekolah disana

4) Irwan Soejono

• Belanda (Irwan Soejonostraat) pemuda Indonesia yang menimba ilmu di Leiden, dan juga seorang aktivis pergerakan. Ia terbunuh oleh pasukan SS Nazi Jerman saat menduduki Belanda pada tanggal 13 Januari 1945. Beliau merupaka anak dari Raden Ario Adipati Soejono, salah satu menteri pertama Indonesia. 
  

5) Sutan Sjahrir

• Belanda (Sutan Sjahrirstraat) diabadikan sebagai nama jalan di kota Leiden, Belanda. Ia dulu pernah menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam dan kemudian pindah ke Leiden School of Indology. Pengaruh dan pergaulan Sjahrir sangat luat di kalangan aktivis dan cendekiawan sehingga namanya dikenang disana. 
  

6) Munir Said Thalib

• Belanda (Munirstraat) terletak di Den Haag, sebagai simbol atas perjuangannya membela HAM. Dia meninggal diracun arsenik dalam penerbangannya ke Belanda. Peresmian Munirstraat dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2015 oleh istrinya, Suciwati. 
  

Alasan Hiroshima dan Nagasaki terpilih sebagai kota yang di bom atom oleh Sekutu

1) Hiroshima merupakan markas militer Jepang, juga merupakan kota pelabuhan penting di Jepang
2) Nagasaki sebenarnya bukan merupakan kota prioritas untuk pengeboman, tetapi merupakan tempat yang paling ideal karena adanya industri perkapalan yang maju

Rumusan Dasar Negara: Pancasila

Pada sidang kedua BPUPKI, para tokoh-tokoh kebangsaan berunding untuk merumuskan dasar negara. Ada 3 tokoh sentral dalam peristiwa ini, yaitu Sukarno, Supomo dan Muhammad Yamin. Dari ketiga tokoh tersebut, rumusan tertulis yang disusun oleh Muhammad Yamin paling mendekati dari isi Pancasila saat ini, yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebangsaan Persatuan Indonesia

Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

rumusan ini nantinya akan menjadi cikal bakal Piagam Jakarta, yang berisi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia